Beranda | Peta Situs | FAQ | Tautan | Kamus | Hubungi Kami | Karir
  Search
I C B I
Indonesia Composite Bond Index
236.4883
Previous Change Change (%)
236.2091
0.2792
0.12
Jakarta, 22 September 2017
Due to Islamic New Year holiday, IBPA will be closed on 21 September 2017. IBPA will resume its operational activities on 22 September 2017. During the holiday, IBPA website, BIPS and TheNewBIPS will remain accessible. Sehubungan dengan libur Tahun Baru Islam, IBPA tidak beroperasi pada tanggal 21 September 2017. IBPA akan kembali beroperasi pada tanggal 22 September 2017. Selama libur, website IBPA, BIPS dan TheNewBIPS tetap dapat diakses. || | September 2017 ||New Issuance| Global Mediacom Tbk, PT (19 September 2017), Tower Bersama Infrastructure Tbk, PT (19 September 2017) |Matured | PPGD12A (4-September-2017), PPGD12B (4-September-2017), BEXI03ACN2 (5-September-2017), SPN03170907 (7-September-2017), SPN-S 08092017 (8-September -2017), ISAT01ACN4 (12-September-2017), SIISAT01ACN4 (12-September-2017), SPN12170914 (14-September-2017), MAPI01ACN3 (19-September-2017), SPN03170921 (21-September-2017), VR0025 (25-September-2017), ADMF01CCN3 (27-September-2017).   || IBPA Benchmark Rates (20/9/2017) :FR0061 (4.65 Yr) - Yield 5.9781% Price 104.0864% --  FR0072 (18.66 Yr) - Yield 7.2237% Price 110.4100% --  FR0059 (9.65 Yr) - Yield 6.4183% Price 104.1261% --  FR0074 (14.91 Yr) - Yield 6.9453% Price 105.0897% --  
 Sejarah IBPA

 

Pasar surat utang di Indonesia menunjukan pertumbuhan yang pesat sejak diterbitkannya obligasi rekapitalisasi oleh pemerintah pada tahun 1999 dan dimulainya perdagangan recap bonds tersebut di pasar sekunder pada tahun 2000. Kondisi makro ekonomi Indonesia yang ditandai dengan penurunan tingkat suku bunga juga sangat mendukung perkembangan pasar surat utang pada saat itu. Nilai recap bonds, atau kemudian disebut Surat Utang Negara (SUN), yang diperdagangkan di pasar sekunder tumbuh pesat dari hanya senilai Rp. 31,6 triliun pada tahun 2000, menjadi Rp. 648,3 triliun pada akhir tahun 2008.

Seiring dengan kondisi yang sangat kondusif tersebut, penerbitan baru obligasi korporasi pada tahun 2003 pernah mencapai hingga Rp. 23,5 triliun atau mengalami peningkatan sekitar 108% dalam setahun. Selama kurun waktu tahun 1999 hingga tahun 2008 jumlah emiten obligasi di Indonesia telah tumbuh rata-rata 11% pertahun, sementara nilai emisi tumbuh dengan rata-rata 26% pertahunnya.

Pertumbuhan pasar surat utang Indonesia juga ditandai dengan semakin beragamnya jenis dan jumlah instrumen surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah maupun swasta. Jenis yang beragam tersebut meliputi Obligasi Negara seri fixed dan variable coupon, zero coupon, ORI (Obligasi Negara Ritel), SPN (Surat Perbendaharaan Negara), dan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), dalam mata uang rupiah dan valuta asing, serta obligasi korporasi seperti straight bonds, amortized bonds, callable /puttable bonds, Sukuk korporasi (mudharabah, ijarah, dll) dan MTN (Medium Term Notes). Nilai outstanding dari obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan swasta dan diperdagangkan di pasar sekunder dari tahun ke tahun juga mengalami pertumbuhan yang pesat dari sekitar Rp. 49 triliun pada tahun 2000 menjadi sekitar Rp. 720 triliun pada tahun 2008.

Perkembangan pasar surat utang tersebut turut mendorong iklim investasi jangka panjang. Hal ini terlihat dari pertumbuhan dan keberagaman jenis instrumen investasi berbasis surat utang seperti reksadana, unit-link, bancassurance, EBA (Efek Beragun Aset), dan lain-lain. Semakin berkembangnya pasar surat utang Indonesia merupakan bukti nyata pentingnya peran instrumen surat utang sebagai instrumen fiskal dan moneter bagi pemerintah maupun sebagai instrumen pendanaan dan investasi bagi dunia usaha.

Perkembangan pasar dan struktur surat utang yang semakin kompleks mendorong diperlukannya suatu mekanisme penetapan nilai pasar wajar Efek yang objektif, transparan, dan independen. Meskipun ketentuan Marked-to-Market (MtM) sudah menjadi salah satu standar dalam penetapan nilai pasar wajar Efek pada industri keuangan, namun di pasar OTC (over the counter) praktek MtM masih rentan akan manipulasi, cenderung bias, dan kurang transparan. Sulitnya mendapatkan harga yang benar-benar mencerminkan nilai wajar semakin diperburuk dengan kondisi pasar obligasi yang relatif kurang likuid. Berbeda dengan pasar saham, maka hanya sebagian kecil dari seluruh obligasi yang beredar di pasar sekunder diperdagangkan setiap hari dan memiliki informasi harga harian. Kondisi ini menjadikan kebutuhan akan nilai pasar wajar harian menjadi sangat vital bagi pelaku pasar dan investor dalam pengelolaan investasi dan risiko portfolio.

Peran sentral pasar surat utang perlu didukung oleh keberadaan pasar yang wajar dan transparan. Nature perdagangan surat utang yang OTC dan tidak terpusat (de-centralized), menjadikan isu likuiditas dan transparansi melalui ketersediaan harga pasar wajar (fair market price valuation) menjadi sangat kritikal di dalam menciptakan pasar surat utang yang wajar, teratur, dan efisien.

Sebagai solusi atas kebutuhan akan pasar surat utang yang wajar, teratur, efisien, serta berdaya saing global, pada tahun 2006, tepatnya pada tanggal 5 Juli, pemerintah dan Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Bank Indonesia, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Meneg BUMN yang berisi Paket Kebijakan Sektor Keuangan. Dalam rangka penyempurnaan struktur sektor keuangan yang lebih kuat, seimbang dan stabil, SKB 5 Juli 2006 tersebut mengamanahkan pembentukan suatu lembaga independen yang berfungsi untuk melakukan valuasi terhadap surat utang.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan pembentukan lembaga independen yang melakukan valuasi terhadap surat utang, selanjutnya Presiden RI mengeluarkan Inpres No. 6 Tahun 2007 yang mengintruksikan dilakukannya dengan sasaran kelembagaan Pasar Modal. Salah satu inisiatif terkait dengan Pasar Modal tersebut adalah peningkatan likuiditas dan stabilitas Pasar Obligasi (surat utang) melalui pengembangan mekanisme pembentukan harga (price discovery mechanism). Selanjutnya didalam inisiatif tersebut, Presiden menginstruksikan penyusunan peraturan tentang persyaratan, kriteria, dan tatacara pendirian lembaga yang melakukan valuasi surat utang.

Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 19 September 2007, Bapepam dan LK kemudian mengeluarkan Peraturan No V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE). Peraturan tersebut mengatur persyaratan pendirian dan kewajiban LPHE sebagai pihak yang melakukan penilaian harga Efek bersifat utang, Sukuk,dan surat berharga lainnya untuk menetapkan harga pasar wajar secara objektif, independen, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembentukan LPHE, atau biasa disebut juga Bond Pricing Agency (BPA) merupakan fenomena baru di Indonesia. Kehadiran BPA juga sudah menjadi kebutuhan di beberapa negara, khususnya di negara-negara yang perkembangan pasar surat utangnya diawali oleh krisis sektor keuangan. Negara-negara seperti Meksiko, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand adalah negaranegara yang pernah mengalami krisis sektor keuangan sebelumnya. Kebutuhan suatu pasar surat utang yang transparan, likuid, wajar, teratur, dan efisien, telah mendorong otoritas pasar modal untuk membentuk BPA sebagai lembaga resmi yang melakukan penilaian dan penetapan harga pasar wajar secara harian dari seluruh instrumen surat utang, Sukuk, dan surat berharga lainnya yang diperdagangkan di pasar sekunder. Dalam perkembangannya, informasi harga pasar wajar yang diterbitkan BPA menjadi referensi yang wajib digunakan oleh institusi keuangan dalam penetapan secara harian nilai aset bersih (NAB) dan nilai pasar wajar portfolio.

Copyright © 2009 PT Penilai Harga Efek Indonesia. All rights reserved. Disclaimer