Beranda | Peta Situs | FAQ | Tautan | Kamus | Hubungi Kami | Karir
  Search
I C B I
Indonesia Composite Bond Index
229.5607
Previous Change Change (%)
229.3064
0.2543
0.11
Jakarta, 19 Agustus 2017
| Agustus 2017 ||New Issuance| Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (15 Agustus 2017) |Matured | BTPN01BCN2 (3-Agustus-2017), SPN12170804 (4-Agustus-2017), ADMF03ACN4 (6-Agustus-2017), SMADMF02ACN2 (6-Agustus -2017), SPN-S 08082017 (8-Agustus-2017), SPN03170811 (11-Agustus-2017), APLN02 (15-Agustus-2017), SPN03170825 (25-Agustus-2017).   || IBPA Benchmark Rates (18/8/2017) :FR0059 (9.75 Yr) - Yield 6.8589% Price 100.9759% --  FR0074 (15.00 Yr) - Yield 7.2894% Price 101.9000% --  FR0061 (4.74 Yr) - Yield 6.5566% Price 101.7683% --  FR0072 (18.75 Yr) - Yield 7.4959% Price 107.5086% --  
 Peraturan

1.       PENDIRIAN IBPA

 

1

SKB  no. KEP-45/M.EKON/07/2006, 8/50/KEP/GBI/2006, 357/KMK.012/2006, KEP.75/MBU/2006 tanggal  5 Juli 2006 tentang Paket Kebijakan Sektor Keuangan.

 

2

INPRES no.  6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

 

3

Peraturan  Bapepam-LK No. V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

  

  4

Peraturan  Bapepam-LK No. X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek.

 

 

2.       PERATURAN YANG TERKAIT

Umum

1

UU no. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

2

UU no. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

3

UU no. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. 

 

4

KMK no.66/KMK.01/2003 tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Untuk MelaksanakanLelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana.

 

5

SE Bank Indonesia no. 11/29/DPNP tanggal 24 Oktober 2009 tentang Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder Dalam Rupiah

 

 

 

Perpajakan

1

PP no. 16 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa bunga Obligasi.

2

PP no. 27  tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara.

3

KMK no.63/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan


 

            Surat Berharga Negara

 

1

PBI no. 10/ 13 /PBI/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

 

2

PBI No. 15/9/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia  Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

 

3

PBI No. 17/19/PBI/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

 

 

 

Surat Utang Negara

 

1

PMK No. 137/PMK.08/2013 tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional

2

PMK No. 264/PMK.08/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.08/2013 tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional

 

3

PMK No. 118/PMK.08/2015 tentang Penjualan Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik dengan Cara Private Placement

 

4

PMK no. 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri

 

5

PMK No. 187/PMK.08/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri

 

6

PMK No. 95/PMK.08/2014 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung

 

7

PMK No. 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik

 

8

PMK No. 203/PMK.08/2015 tentang Perubahan atas PMK No. 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik

 

9

PMK No. 4/PMK.08/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik

 

10

PMK No. 209/PMK.08/2009 tentang Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara

 

11

SE Bank Indonesia No. 17/32/DPSP tanggal 13 November 2015 tentang Tata Cara Lelang Surat Berharga Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

 

 12

SE Bank Indonesia No. 18/36/DPSP tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/32/DPSP tanggal 13 November 2015 tentang Tata Cara Lelang Surat Berharga Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

 

 

 

Surat Berharga Syariah Negara

 

1

PMK No. 239/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement)

 

2

PMK No. 5/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang

 

3

PMK No. 20/PMK.08/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana dalam Negeri dengan Cara Lelang

 

4

PMK No. 119/PMK.08/2011 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional

 

5

PMK No. 199/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Bookbuilding di Pasar Perdana dalam Negeri

 

 

 

Obligasi Negara

 

1

KMK No. 343/KMK.01/2003 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara

 

2

PMK No. 44/PMK.06/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 343/KMK.01/2003  tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara

 

3

PMK No. 77/PMK.06/2005 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan No. 343/KMK.01/2003  tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No .44/PMK.06/2005

 

 

Surat Utang Retail

1

PMK No. 42/PMK.08/2014 tentang Penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik

 

2

SE Bank Indonesia No.11/6/DPM tanggal 10 Pebruari 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara Ritel

3

SE Bank Indonesia No. 12/2/DPM tanggal 22 Januari 2010 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.11/6/DPM tanggal 10 Pebruari 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara Ritel

 

3.       PENGGUNAAN HARGA PASAR WAJAR (HPW)

 

1

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah 

 

2

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

 

3

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

  

  4

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama.

 

5

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan.

 

6

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-05/BL/2012 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Dasar Penilaian Investasi Bagi Dana Pensiun.

 

7

Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana

  

8

Peraturan  Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.04/2013 tentang Kriteria Pernyataan Tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Tata Cara Penentuan Nilai Aset Pemodal yang Hilang dalam Rangka Penggunaan Dana Perlindungan Pemodal.

 

9

Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan.

 

10

Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2016 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun, Bentuk dan Susunan Serta Tata Cara Penyampaian Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun.

 

 

 

 

Copyright © 2009 PT Penilai Harga Efek Indonesia. All rights reserved. Disclaimer