Beranda | Peta Situs | FAQ | Tautan | Kamus | Hubungi Kami | Karir
  Search
I C B I
Indonesia Composite Bond Index
272.8257
Previous Change Change (%)
273.2911
0.4654
0.17
Jakarta, 14 November 2019
| Oktober 19 ||Matured | SPN03191003 (03-Oct-19), SPN-S 03102019 (03-Oct-19), FIFA03ACN4 (05-Oct-19), TUFI03ACN1 (07-Oct-19), BSLT05 (08-Oct-19), SPN12191010 (10-Oct-19), SISMRA01CN2 (10-Oct-19), SMRA01CN2 (10-Oct-19), TELE01BCN2 (14-Oct-19), ORI013 (15-Oct-19), BEXI02CCN3 (16-Oct-19), SPN03191017 (17-Oct-19), ASDF03BCN2 (18-Oct-19), BFIN03BCN1 (25-Oct-19), EXCL01ACN1 (26-Oct-19), SIEXCL02ACN1 (26-Oct-19), TBIG03CN2 (28-Oct-19), SMFP04ACN6 (29-Oct-19), SPN03191031 (31-Oct-19), BNII01SBCN2 (31-Oct-19)   || IBPA Benchmark Rates (13/11/2019) :FR0068 (14.35 Yr) - Yield 7.4309% Price 108.2253% --  FR0077 (4.51 Yr) - Yield 6.5140% Price 106.2029% --  FR0078 (9.51 Yr) - Yield 7.0574% Price 108.1573% --  FR0079 (19.43 Yr) - Yield 7.6191% Price 107.5882% --  

Ditulis Oleh : Steven Lam & Drajad Satrio Purnomo, Sumber : Indonesiafinancetoday.com

 JAKARTA (IFT) - Pemerintah masih mengalami defisit atas obligasi rekapitalisasi bank-bank milik negara (BUMN) dan bank umum lainnya karena jatah dividen yang dibagikan lebih kecil daripada beban bunga surat utang tersebut, menurut analisis Departemen Riset IFT. Namun, sejak beberapa tahun terakhir tren defisit semakin menurun.

Setiap tahun pemerintah mengalami defisit akibat beban bunga obligasi rekapitalisasi yang diterbitkan untuk mengatasi masalah likuiditas perbankan akibat krisis moneter 1997-1998. Defisit pemerintah terhadap pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi kepada PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) pada 2009 mencapai Rp 5,8 triliun serta Rp 3,5 trilliun pada 2010.

Defisit pemerintah atas pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) tidak terlalu besar, yaitu Rp 600 miliar pada 2009 dan Rp 200 miliar pada 2010. Hal tersebut karena obligasi rekapitalisasi yang dimiliki BRI hanya 3% dari total aset bank itu.

Pemerintah juga mengalami defisit terhadap PT BNI Tbk (BBNI) pada 2009 sebesar Rp 1,3 triliun dan Rp 1,8 triliun pada 2010. Untuk PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), pemerintah defisit Rp 200 miliar pada 2010. Pemerintah juga mengalami defisit atas pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi di bank-bank swasta seperti PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) pada 2009 sebesar Rp 4,2 triliun dan Rp 3,7 triliun pada 2010.

Defisit tersebut semakin mengecil karena dividen yang diterima pemerintah dari bank-bank BUMN meningkat seiring kenaikan laba bersih bank. Selain itu, beban bunga obligasi rekapitalisasi dari tahun ke tahun terus menurun. Menurut Departemen Riset IFT, pemerintah setiap tahun harus membayar bunga obligasi rekapitalisasi di level 7%-11%.

Pendapatan bank dari obligasi rekapitalisasi cukup signifikan dalam komposisi pendapatan bunga bank. Total pendapatan bunga obligasi rekapitalisasi tehadap total pendapatan bunga untuk Bank Mandiri sebesar 23% pada 2009 dan 17% pada 2010. Porsi pendapatan bunga obligasi rekapitalisasi BRI sebesar 5% pada 2009 dan 3% pada 2010, sedangkan BNI sebesar 17% pada 2009 dan 13% pada 2010.

Porsi pendapatan bunga obligasi rekapitalisasi BTN tercatat 12% pada 2009 dan 6% pada 2010, sementara BCA sebesar 19% pada 2009 dan 18% pada 2010. Hal tersebut menunjukkan bank masih sangat mengandalkan pendapatan dari obligasi rekapitalisasi walaupun komposisi itu menunjukkan tren penurunan seiring dengan pengurangan nilai buku surat utang tersebut.

Berdasarkan total aset, komposisi obligasi rekapitalisasi terhadap total aset untuk Bank Mandiri sebesar 23% pada 2009 dan 17% pada 2010, sedangkan BRI sebesar 5% pada 2009 dan 3% pada 2010. Komposisi obligasi rekapitalisasi terhadap aset BNI sebesar 14% pada 2009 dan 13% pada 2010, BTN 13% pada 2009 dan 11% pada 2010, serta BCA sebesar 13% pada 2009 dan 14% pada 2010.

Dradjad H Wibowo, Ekonom Senior Sustainable Development Indonesia, mengatakan jika dihitung secara finansial, program obligasi rekapitalisasi terhadap sejumlah bank di Indonesia sangat merugikan pemerintah. Beban pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi akan membebani anggaran pemerintah hingga jatuh tempo pada 2033. Beban ini belum memperhitungkan obligasi penjaminan.

Dradjad menilai dalam kondisi saat ini pemerintah sulit memperbaiki struktur obligasi rekapitalisasi yang dimiliki sejumlah bank agar menjadi impas karena pemerintah belum memiliki solusi mengatasi defisit tersebut. Jika hal ini terus membebani pemerintah, memiliki saham bank BUMN secara finansial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, sebaiknya bank-bank milik pemerintah meningkatkan fungsi intermediasi dengan menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang memberi kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dan usaha mikro rakyat.

Harga Saham Mahal

Dradjad mengaku pada 2003 pernah mengusulkan kepada pemerintah agar bank-bank negara yang memiliki obligasi rekapitalisasi melakukan recap bond swap dan mengakuisisi bank-bank swasta yang juga memiliki obligasi ini. Namun, kondisi saat ini sudah berubah karena bank-bank swasta tersebut mayoritas sudah dimiliki asing menyusul program divestasi.
Jika akuisisi bank yang memiliki obligasi rekapitalisasi dilakukan saat ini, harga sahamnya sudah terlalu tinggi dan tidak bisa masuk dalam perhitungan anggaran. “Sekarang sudah semakin susah. Harga saham bank sudah naik empat sampai lima kali lipat,” kata Dradjad.

Ia mengatakan secara radikal sebenarnya pemerintah dan Bank Indonesia bisa mendorong pembatasan kepemilikan investor asing pada saham-saham perbankan di Indonesia. Jika hal tersebut dapat direalisasikan, kebijakan tersebut akan menjadi momentum bagi pemerintah melakukan akuisisi terhadap bank-bank yang masih memiliki obligasi rekapitalisasi.

Gatot M Suwondo, Direktur Utama BNI, sebelumnya mengusulkan kepada pemerintah agar menurunkan obligasi rekapitalisasi dengan cara menukarnya dengan saham (recap bond swap) di perusahaan keuangan. Saat itu BNI berencana melakukan akuisisi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

BNI sendiri tidak akan melepas obligasi rekapitalisasi melalui pasar, melainkan tetap menggunakan mekanisme recap bond swap. Rencana aksi korporasi itu mempertimbangkan upaya  menambah sinergi dan nilai perusahaan di masa mendatang. Penggunaan obligasi rekapitalisasi dalam akuisisi  juga bertujuan membantu menurunkan utang negara yang ada di BNI.

Menurut Gatot, BNI memiliki obligasi rekapitalisasi senilai Rp 17 triliun, dengan komposisi Rp 12,25 triliun dapat diperdagangkan (available for sale) dan Rp 4,25 triliun harus dipegang hingga jatuh tempo (hold to maturity). Obligasi rekapitalisasi inilah yang menurut rencana akan digunakan BNI mengakuisisi Bahana.

Menurut analisis Departemen Riset IFT, bank-bank sebaiknya tidak terlalu tergantung terhadap bunga obligasi rekapitalisasi dari pemerintah. Pemerintah juga harus mulai membayar cicilan obligasi rekapitalisasi tersebut walaupun secara bertahap karena negara yang dirugikan dan membuat perbankan ketergantungan. Pemerintah dapat menggunakan dana yang sebelumnya dipakai membayar bunga obligasi rekapitalisasi untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi seperti infrastruktur. (*)

Tags:
Copyright © 2009 PT Penilai Harga Efek Indonesia. All rights reserved. Disclaimer